Home > coastal management, coral reef, ekosistem pesisir, terumbu karang > ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM GLOBAL: BELAJAR PENGELOLAAN PARTISIPATIF DI TELUK EKAS

ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM GLOBAL: BELAJAR PENGELOLAAN PARTISIPATIF DI TELUK EKAS


Oleh Imam Bachtiar
Dosen Biologi FKIP Universitas Mataram
(Tulisan ini telah dipublikasikan di koran Lombok Post 23-24 Nopember 2011)

Perubahan iklim global mengancam ketahanan kawasan pesisir terhadap erosi pantai. Peningkatan paras muka air laut yang sangat cepat, peningkatan intensitas dan frekuensi badai, dan peningkatan frekuensi kematian masal karang; ketiganya secara sinergis akan mengakibatkan erosi pantai. Pasir pantai akan tergerus hingga banyak lahan pesisir akan menjadi laut, terutama di ribuan pulau-pulau mikro di Indonesia. Pengeboman ikan menambah kerentanan kawasan pesisir dari ancaman erosi pantai yang terkait perubahan iklim global. Kita tidak dapat menghilangkan ancaman perubahan iklim global, tetapi dapat meningkatkan ketahanan (resistensi) dan kekuatan pemulihan (resiliensi) ekosistem pesisir. Pengalaman di Teluk Ekas dapat menjadi salah satu kajian bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dapat mengurangi ancaman dampak perubahan iklim global.
Teluk Ekas di antara dua kabupaten
Teluk Ekas terletak di antara Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah. Teluk tersebut dikelilingi oleh 6 desa dari 2 kecamatan. Desa Awang dan Desa Bile Lando (Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah), Desa Batunampar, Desa Sukaraja, Desa Jerowaru, dan Desa Pemongkong (Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur). Banyaknya penduduk yang menghuni desa di sekitar teluk menunjukkan tingginya potensi sumberdaya di dalam teluk, tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya di teluk, dan banyaknya calon korban perubahan iklim.
Penangkapan ikan dan budidaya laut merupakan kegiatan utama masyarakat pesisir di Teluk Ekas. Penangkapan ikan merupakan kegiatan awal masyarakat di dalam teluk. Budidaya rumput laut mulai memasuki teluk pada tahun 1980-an. Budidaya ikan kerapu dan lobster menjadi bagian dari masyarakat Teluk Ekas pada tahun 2000-an. Budidaya rumput laut masih tetap merupakan kegiatan budidaya yang utama, sedangkan budidaya ikan kerapu dan lobster merupakan kegiatan yang berikutnya. Budidaya kerang mutiara juga dijumpai di Teluk Ekas dengan luas lahan yang relatif sangat kecil. Kegiatan penangkapan ikan sekarang sudah semakin berkurang. Pembangunan pelabuhan perikanan nusantara di Awang, tahun 2007, diharapkan akan mampu meningkatkan kegiatan penangkapan ikan lepas pantai di kawasan ini.
Pengelolaan sumberdaya perikanan
Sebagaimana kawasan pesisir lain di Indonesia, pengelolaan perikanan yang dilaksanakan secara terpusat tidak dapat berjalan baik di daerah. Contoh klasik di Teluk Ekas adalah penggunaan mini purseine dan bom dalam penangkapan ikan. Walaupun sudah ada peraturan menteri yang melarang penggunaan mini purseine dalam radius 3 mil, sejak tahun 1979, pelanggaran peraturan tersebut tidak pernah diberi sanksi oleh pemerintah. Pengeboman ikan juga masih banyak terjadi.
Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Lombok Timur mulai melaksanakan Proyek Co-Fish pada tahun 1999. Pada tahun 2001, Dislutkan membentuk lembaga pengelolaan sumberdaya perikanan pantai yang disebut dengan KPPL (Komite Pengelolaan Perikanan Laut) di tingkat kawasan. Anggota KPPL terdiri atas wakil nelayan tangkap, wakil pembudidaya, tokoh agama dan tokoh masyarakat, wakil wanita pengolah ikan, dan wakil pemuda. Anggota dari KPPL kawasan adalah perwakilan dari semua desa, sehingga memiliki anggota terbanyak yaitu 24 orang. Tugas pokok dari KPPL adalah menyusun rencana pengelolaan dan melakukan implementasinya. Rencana pengelolaan yang dibuat oleh KPPL kawasan harus mendapat persetujuan dari Dislutkan Lombok Timur. Rencana pengelolaan yang pertama disusun bersama dengan konsultan proyek.
Kinerja KPPL
KPPL disamping berfungsi sebagai penyusun rencana pengelolaan, juga berperan sebagai pelaksana pengelolaan sehari-hari. Penyerahan sebagian kewenangan pengelolaan kepada lembaga KPPL karena lembaga non-formal dapat lebih fleksibel dan efisien dalam penegakan aturan pengelolaan. Penangkapan ikan dengan bom berhasil diturunkan hingga 50% pada tahun kedua dan dihilangkan dari dalam teluk pada tahun ketiga. Alat tangkap mini purse seine yang selama ini dikeluhkan oleh nelayan kecil (tradisional) dapat dikeluarkan dari dalam teluk.
Tidak adanya pengeboman ikan dan jaring mini purse seine di dalam teluk memberi kesempatan kepada sumberdaya ikan untuk pulih kembali. Pada tahun 2004, ikan teri ijo dan cumi-cumi sudah dapat ditangkap kembali di dalam teluk. Nelayan tradisional yang hanya memiliki mesin 5.5 pk sudah merasakan pulihnya sumberdaya ikan di Teluk Ekas.
Terjaminnya keamanan dari pengeboman ikan membuat masyarakat mulai melakukan budidaya lobster dan ikan kerapu dalam keramba jaring apung (KJA). Dalam waktu setahun jumlah KJA di dalam teluk menigkat sangat tajam. Banyaknya usaha budidaya dalam KJA juga memberikan umpak balik positif pada kinerja KPPL. Semakin banyak orang berada di laut untuk menjaga KJA, semakin banyak orang yang memantau pelaksanaan aturan pengelolaan.
Logam berat di Teluk Ekas
Masalah serius lain yang pernah dihadapi oleh KPPL Teluk Ekas adalah berita pencemaran air laut. Pencemaran logam berat dari pembuangan ampas tambang di selatan Sumbawa telah menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat di Lombok Timur, sejak pertambangan mulai beroperasi. Berbagai berita dan tulisan di koran sebagian besar beranggapan bahwa pencemaran telah terjadi di perairan Sumbawa dan Lombok Timur, berdasarkan pernyataan aktivis. Mereka tidak menyajikan bukti ilmiah atau pendapat pakar yang memperkuat dugaan pencemaran tersebut.
Dari kegiatan proyek di Lombok Timur, tiga tim peneliti dari Mataram (2000), Malang (2004), dan Bogor (2004) pernah menemukan logam berat yang melebihi nilai ambang batas (NAB) di Teluk Ekas. Jenis logam berat pencemar tersebut berbeda-beda. Temuan logam berat tersebut memperkuat dugaan atau keyakinan bahwa telah terjadi pencemaran dari ampas tambang. Kehadiran KPPL yang dapat berkomunikasi langsung dengan pakar lingkungan di universitas dapat meredam kekhawatiran masyarakat terhadap berita pencemaran. Pemerintah pusat dan propinsi menanggapi secara serius temuan-temuan tersebut dan mengambil inisiatif untuk mengambil contoh air laut di Teluk Ekas dan lokasi yang dicurigai lainnya.
Hasil pemeriksaan kualitas air laut di laboratorium terakreditasi menunjukkan hasil yang negatif. Tidak ada logam berat terlarut yang melebihi NAB di dalam Teluk Ekas. Ketika ditelusuri lebih jauh, terdapat perbedaan cara penanganan contoh air laut pada pemeriksaan tiga tim peneliti sebelumnya dengan peneliti yang mengkonfirmasi temuan tersebut. Ketiga tim peneliti tidak bertujuan untuk melihat pencemaran air laut, sehingga tidak ada ahli kimia lingkungan dalam ketiga tim tersebut. Air laut tidak disaring dengan super filter sehingga analisis laboratorium akan menghasilkan kadar logam total, baik logam terlarut maupun logam tersuspensi (melayang dalam air). Definisi pencemaran logam di air laut mengacu pada konsentrasi logam terlarut.
Perda pengelolaan partisipatif
Pengelolaan partisipatif atau kolaboratif yang dicoba di Teluk Ekas ternyata membawa hasil yang sangat baik. Pengelolaan partisipatif tersebut mampu melaksanakan aturan yang sulit dilakukan dengan pengelolaan oleh pemerintah saja. Pada tahun 2004, pengelolaan kolaboratif yang pada awalnya hanya dilaksanakan di tiga kawasan pengelolaan (KP), yaitu Teluk Ekas, Teluk Serewe, dan Teluk Jukung (Tanjung Luar dan sekitarnya) kemudian direplikasi ke seluruh kawasan pesisir di Kabupaten Lombok Timur. Tiga kawasan pengelolaan (KP) baru dibentuk, demikian pula tiga KPPL kawasan. Ketiga KP baru tersebut adalah KP Labuapi-Sakra Timur, KP Pringgabaya, dan KP Sambelia. Ketiga KP baru tersebut juga menunjukkan kemajuan dalam penurunan pengeboman ikan, indikator pengelolaan perikanan yang utama.
Kesuksesan KPPL dalam memerangi pengeboman ikan mendapat apresiasi dari banyak kalangan, termasuk di antaranya dari partai politik dan universitas. Dengan menggunakan hak inisiatif, sebuah fraksi DPRD kabupaten mengusulkan sebuah peraturan daerah yang draftnya dipersiapkan oleh tim dari universitas. Pada awal tahun 2006 akhirnya disahkan Perda 9/2006 tentang Pengelolaan Partisipatif Sumberdaya Perikanan Pantai Kabupaten Lombok Timur.
Ada tujuh hal penting di dalam Perda 11/2006 tersebut:
a) Pemerintah kabupaten membagi kawasan pesisir menjadi 6 kawasan pengeloaan.
b) Setiap kawasan pengelolaan dikelola oleh KPPL, yang diangkat oleh Dislutkan kabupaten.
c) Pemerintah kabupaten menyerahkan sebagian kewenangan pengelolaan kepada masyarakat melalui KPPL.
d) Pemerintah kabupaten menyediakan dana yang diperlukan oleh pengelolaan partisipatif tersebut.
e) Kewenangan pemerintah yang diserahkan adalah penyusunan rencana pengelolaan dan pelaksanaan implementasi dari pengelolaan tersebut.
f) Pemberian sanksi pelanggaran aturan pengelolaan dilakukan oleh KPPL.
g) Pemerintah kabupaten mengendalikan kelembagaan KPPL dan rencana pengelolaannya melalui persetujuan Dislutkan kabupaten.
Pada saat ini di Indonesia sudah banyak kabupaten yang memiliki Perda tentang pengelolaan pesisir. Tampaknya, hanya Kabupaten Lombok Timur yang mempunyai perda pengelolaan partisipatif, yang secara legal menyerahkan sebagian kewenangan pengelolaan kepada masyarakat. Dengan penurunan pengebom ikan, maka diharapkan karang akan kembali tumbuh di terumbu yang rusak, Terumbu karang yang banyak ditumbuhi karang dapat mengurangi dampak perubahan iklim global.
Adaptasi terhadap perubahan iklim global
Perubahan iklim global merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Dampak perubahan iklim bahkan tetap berjalan seandainya seluruh manusia menurunkan emisi karbon dioksida hingga nol sekarang. Masyarakat pesisir yang miskin akan menjadi korban terbanyak dari perubahan iklim. Perubahan iklim global diperkirakan akan membawa dampak erosi pantai, penurunan produksi budidaya, penurunan produksi perikanan tangkap, kematian masal karang, dan perubahan ekosistem. Pengelolaan partisipatif dapat menyediakan sarana bagi masyarakat pesisir untuk mempersiapkan diri mereka dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Sebagai korban utama perubahan iklim, masyarakat pesisir harus segera merespon dan beradaptasi dengan lebih cepat. Birokrasi di Indonesia yang kurang efektif telah kadang menghambat program pemerintah sendiri. Masyarakat tidak dapat hanya menunggu respon pemerintah, melainkan harus melakukan adaptasi berdasarkan ilmu terkini dan kearifan lokal. Pengelolaan pesisir secara partisipatif yang umumnya bersifat fleksibel dapat menjadi solusi dalam menghadapi perubahan iklim global. Jika kita tidak dapat menghindari suatu bencana maka kita harus mengurangi dampak yang mungkin terjadi.
Lembaga KPPL telah berhasil menunaikan mandat pengelolaan yang diberikan kepadanya dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di kawasan pesisir. Kelembagaan KPPL dapat pula digunakan untuk membantu masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim global.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: